Senin, 15 Oktober 2012

ANALISA KEUANGAN DAERAH


 oleh : Imam Supriadi
PENDAHULUAN
Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut pemerintah) telah melakukan perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni telah menyerahkan sebagian kewenangannya dengan pemerintahan daerah untuk melakukan penyelenggraan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputeri serta diundangankan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal yang sama. Kemudian undang-undang tersebut dimasukkan dalam Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004.
Penerbitan undang-undang tersebut diatas juga disertai dengan penjelasannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang, sehingga melengkapi maksud dari keseluruhan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Masih dalam upaya membuat pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinthan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Mengingat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka Pemerintah mengupayakan mengeluarkan penggantinya, yakni Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Maka sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini adalah otonomi daerah merupakan sebuah prestasi bagi Pemerintah dalam penerbitan suatu undang-undang.
Penyelenggaraan otonomi daerah adalah tugas dari Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi dan dekosentrasi serta tugas pembantuan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004. Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) adalah Pemerintahan daerah yang berhak mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah berhak menyusun dan mengelola keuangannya melalui mekanisme anggaran, yakni anggaran yang telah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah (dhi. Kepala Daerah menandatangani pengesahan APBD yang telah disetujui oleh Dewan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pemerintah, merupakan dokumen formal hasuil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Pernyataan tersebut terangkum dalam buku Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Juni 2005.
Selanjutnya dalam SAP dikatakan bahwa anggaran yang dibuat oleh pemerintah tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Diterangkan juga dalam SAP bahwa fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, karena :
1.      Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
2.      Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan;
3.      Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
4.      Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban kepada publik.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari penerbitan buku ini adalah sebagai gambaran kepada masyarakat, terutama yang membaca buku ini, akan diterangkan seputar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi dan berbagai kejadian permasalahan yang melingkupi penyelenggaraannya. Dalam buku ini juga akan dicantumkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah, baik berupa penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Selain itu juga akan digambarkan model atau bentuk visi dan misi dari beberapa daerah di Indonesia yang ada di Sumatera Bagian Selatan (sebagai contoh) dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan daerah. Termasuk contoh-contoh kasus yang terjadi di setiap daerah.
Untuk menggambarkan bagaimana melakukan pengelolaan yang baik dan benar, yakni dengan cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik, yang mengelolanya menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan benar dengan menggunakan ketentuan lain yang berlaku. Ketentuan lain yang berlaku seperti menggunakan Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (dibuat menurut kondisi dan karakteristik daerah bersangkutan), menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (terakhir diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) bahwa dalam mengelola keuangan daerah harus menurut asas yang berlaku, yakni Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam asas ini dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan prundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
Dalam tulisan ini juga akan dijelaskan adanya periodesasi pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari pemberlakuan ketentuan untuk menggunakan pedoman, yakni menurut Manual Administrasi Keuangan Daerah (disebut MAKUDA) yang dituangkan dalam Kepmenkeu Nomor......, berikutnya pengeloloaan keuangan daerah menggunakan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Tatacara Penyusunan APBD, Pengelolaan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban APBD, terakhir harus menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Gambaran pengelolaan keuangan daerah adalah yang terjadi dilingkup pemerintahan daerah di Sumatera Bagian Selatan, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerinthan Provinsi Jambi.
Pemerintahan daerah di Sumatera Bagian Selatan terdiri atas :
1.      Provinsi Sumatera Selatan, terdiri atas :
  1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  2. Pemerintah Kota Palembang;
  3. Pemerintah Kota Pagar Alam;
  4. Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
  5. Pemerintah Kota Prabumulih;
  6. Pemerintah Kabupaten OKU;
  7. Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
  8. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan;
  9. Pemerintah Kabupaten OKU Tengah;
  10. Pemerintah Kabupaten OKI;
  11. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  12. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  13. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin;
  14. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin;
  15. Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
  16. Pemerintah Kabupaten Lahat.
2.      Provinsi Lampung, terdiri atas :
  1. Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Pemerintah Kota Bandar Lampung;
  3. Pemerintah Kota Metro;
  4. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  5. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  6. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
  7. Pemrintah Kabupaten Lampung Barat;
  8. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
  9. Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
  10. Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
  11.  Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3.      Provinsi Jambi, terdiri atas :
  1. Pemerintah Provinsi Jambi;
  2. Pemerintah Kota Jambi;
  3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  4. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  5. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
  6. Pemerintah Kabupaten Bungo;
  7. Pemerintah Kabupaten Tebo;
  8. Pemerintah Kabupaten Batanghari;
  9. Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
  10. Pemerintah Kabupaten Merangin.
4.      Provinsi Bengkulu, terdiri atas :
  1. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  2. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
  3. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
  4. Pemerintah Kabupaten Manna;
  5. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
  6. Pemerintah Kabupaten

5.      Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas :
  1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  2. Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
  3. Pemerintah Kabupaten Bangka;
  4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
  5. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
  6. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
  7. Pemerintah Kabupaten Belitung;
  8. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Dalam pemaparannya nanti juga akan disebutkan peraturan perundangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Nomor 33 tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 200 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peraturan perundangan lainnya.
Penyebutan peraturan perundangan dimaksudkan sebagai rujukan atau kriteria dalam menilai pelaksanaan pemerintahan daerah, hal-hal apa saja yang telah sesuai dan tidak sesuai menurut peraturan perundangan yang berlaku. Tolok ukur ini penting digunakan dalam penilaian, karena kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan daerah apatah telah mampu menyerap atau memahami pasal-pasal dan ayat-ayat yang menghiasi peraturan perundangan yang diberlakukan. Apalagi ketika melakukan penyusunan anggaran (mereka yang terlibat dalam panitia anggaran) sejauh mana mereka menelaahnya dan mengimplementasikannya kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD). Dalam APBD yang terdiri atas Pendapatan dan Belanja mengandung makna yang sangat dalam, dikarenakan pengalokasian itu apatah sudah terencana dengan baik dan terarah dalam penggunaannya (seperti tepat sasaran, tepat penggunaan dan menghasilkan sesuatu sebagaimana maksud dan tujuan penganggaran).
Kehati-hatian dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, akan merupakan suatu sikap yang bijak dan tidak bersifat tergesa-gesa. Ekses atau dampak yang akan timbul kemudian hari dapat menjadi sorotan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan sekaligus obyek dari disusunnya APBD. Sebagaimana diterangkan atau dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengisyaratkan adanyan Rencana Strategis (disingkat Renstra) dalam penyusunan anggarannya. Dalam penyusunan Renstra terlebih dulu mereka (Pemerintah Daerah) harus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (lazim dikenal Jaring Asmara), yakni yang berupa keinginan masyarakat yang perlu didengar berkenaan dengan pelayanan public yang nantinya tertuang dalam APBD. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk membuat Peraturan Daerah (disingkat PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD sebagai penjabaran dari tatacara pengelolaan keuangan daerah; sehingga nantinya dalam pengelolaan APBD Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang pasti dan terarah dalam melakukan operasional keuangan daerah. Hal tersebut wajib ditaati oleh seluruh Pemerintah Daerah yang dimulai sejak Tahun 2000 dibatasi hingga Tahun 2006. Ketika hal tersebut tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi dari Pemerintah (dhi. Pemerintah Pusat).
Selain wajib membuat PPKD, Pemerintah Daerah juga wajib memilki pedoman yang berupa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah atau SAKD dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah. Hal-hal inilah yang akan disoroti dalam analisa keuangan daerah dalam buku ini, termasuk implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah; sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah itu dapat menyejahterakan masyarakat.
Dalam penyusunan anggaran bidang pendapatan asli daerah, yakni yang berupa pajak dan retribusi daerah mencerminkan target yang akan diperoleh dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan/Tempat Keramaian, Pajak Pengambilan Galian Golongan C; sedangkan jenis retribusi terdiri atas Retribusi Parkir, Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir, Retribusi Sampah, Retribusi Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah, dan sebagainya.

Pembentukan Daerah Otonom
Sewaktu Rudini sebagai Meneteri Dalam Negeri mengutarakan maksud pemerintah hendak menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah, beliau menyebutnya dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Semangat desentralisasi yang dihembuskan oleh Rudini melihat pada kenyataan bahwa kewenangan yang sangat luas yang dimiliki oleh Pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh daerah Indonesia yang begitu besar dan luas, sehingga beliau mengutarakan maksud tersebut dengan membentuk Undang-Undang. Setelah beliau tidak lagi menjabat, maka idea ini diteruskan oleh Rias Rasyid (Menteri Dalam Negeri) yang berhasil mewujudkan undang-undang tentang otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah. Sebagai pelengkap diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terkahir kedua undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentantg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sejak diberlakukan hingga kini boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Otonomi daerah pada kenyataannya masih belum dapat menjawab kepentingan masyarakat, yakni menyangkut kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dengan cara menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah, kecuali masalah=masalah yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yakni masalah pertahanan, masalah moneter, masalah agama dan masalah politik. Keempat masalah ini masih tetap ditangan Pemerintah.
Dasar pertimbangan untuk melaksanakan otonomi daerah adalah karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen untuk ketiga kalinya, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 oleh Pemerintah Republik Indonesia dibawah pimpinan Megawati Soekarnoputeri melalui Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya

0 komentar:

Al-Qur'an Online

Pencarian

No
Nama Surat
Jumlah Ayat
1
AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)
7
2
AL BAQARAH (SAPI BETINA)
286
3
ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN)
200
4
AN NISAA' (WANITA)
176
5
AL MAA-IDAH (HIDANGAN)
120
6
SURAT AL AN'AAM (BINATANG TERNAK)
165
7
AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI)
206
8
AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG)
75
9
SURAT AT TAUBAH (PENGAMPUNAN)
129
10
YUNUS
109
11
HUUD
123
12
YUSUF
111
13
AR RA'D (GURUH)
43
14
IBRAHIM
52
15
AL HIJR
99
16
AN NAHL (LEBAH)
128
17
AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI )
111
18
AL KAHFI (GUA)
110
19
MARYAM
98
20
THAAHAA
135
21
AL ANBIYAA' (NABI-NABI)
112
22
AL HAJJ (HAJI)
78
23
AL MU'MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN)
118
24
AN NUUR (CAHAYA)
64
25
AL FURQAAN (PEMBEDA)
77
26
ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR)
227
27
AN NAML (SEMUT)
93
28
AL QASHASH (CERITA)
88
29
AL'ANKABUUT (LABA-LABA)
69
30
AR-RUUM (BANGSA RUMAWI)
60
31
LUQMAN
34
32
AS SAJDAH (SUJUD)
30
33
AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)
73
34
SABA' (KAUM SABA')
54
35
FAATHIR (PENCIPTA)
45
36
YAA SIIN
83
37
ASH SHAAFFAAT (YANG BER SHAF-SHAF)
182
38
SHAAD
88
39
SURAT AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN)
75
40
AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN)
85
41
FUSHSHILAT (YANG DIJELASKAN)
54
42
ASY SYUURA (MUSYAWARAT)
53
43
AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)
89
44
AD DUKHAAN (KABUT)
59
45
AL JAATZIYAH (YANG BERLUTUT)
37
46
AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR)
35
47
MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S.A.W)
38
48
AL FAT-H (KEMENANGAN)
29
49
AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR)
18
50
QAAF
45
51
ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN)
60
52
ATH THUUR (BUKIT)
49
53
AN NAJM (BINTANG)
62
54
AL QAMAR (BULAN)
55
55
AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH)
78
56
AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT)
96
57
AL HADIID (BESI)
29
58
AL MUJAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN)
22
59
AL HASYR (PENGUSIRAN)
24
60
AL MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI)
13
61
ASH SHAFF(BARISAN)
14
62
AL JUMU'AH (HARI JUM'AT)
11
63
AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK)
11
64
AT TAGHAABUN (HARI DINAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN)
18
65
ATH THALAAQ (TALAK)
12
66
AT TAHRIM (MENGHARAMKAN)
12
67
AL MULK (KERAJAAN)
30
68
AL QALAM (KALAM)
52
69
AL HAAQQAH (HARI KIAMAT)
52
70
AL MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
44
71
NUH (NABI NUH)
28
72
AL JIN (JIN)
28
73
AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)
20
74
AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)
56
75
AL QIYAAMAH (HARI KIAMAT)
40
76
AL INSAAN (MANUSIA)
31
77
AL MURSALAAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)
50
78
AN NABA' (BERITA BESAR)
40
79
AN NAAZI'AAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT)
46
80
'ABASA (IA BERMUKA MASAM)
42
81
AT TAKWIR (MENGGULUNG)
29
82
AL INFITHAAR (TERBELAH)
19
83
AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
36
84
AL INSYIQAAQ (TERBELAH)
25
85
AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)
22
86
ATH THAARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI)
17
87
AL A'LAA (YANG PALING TINGGI)
19
88
AL GHAASYIYAH (PERISTIWA YANG DAHSYAT)
26
89
AL FAJR (FAJAR)
30
90
AL BALAD (KOTA)
20
91
ASY SYAMS (MATAHARI)
15
92
AL LAIL (MALAM)
21
93
ADH DHUHAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)
11
94
ALAM NASYRAH (BUKANKAH TELAH KAMI LAPANGKAN)
8
95
AL TIIN (BUAH TIN)
8
96
AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
19
97
AL QADR (KEMULIAAN)
5
98
AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA)
8
99
AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)
8
100
AL 'AADIYAAT (KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG)
11
101
AL QAARI'AH (HARI KIAMAT)
11
102
AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN)
8
103
AL 'ASHR (MASA)
3
104
AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
9
105
AL FIIL (GAJAH)
5
106
QURAISY (SUKU QURAISY)
4
107
AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA)
7
108
AL KAUTSAR (NI'MAT YANG BANYAK)
3
109
AL KAAFIRUUN (ORANG ORANG KAFIR)
6
110
AL NASHR (PERTOLONGAN)
3
111
AL LAHAB (GEJOLAK API)
5
112
AL IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH)
3
113
AL-FALAQ (WAKTU SUBUH)
5
114
AN NAAS (MANUSIA)

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Persiapan Di depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Perisiapan Di Depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Saya dan Ustad Alfian Tanjung

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Aksi di Bundaran Air Mancur

Demo di depan Gedung KPK

Demo di depan Gedung KPK
menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongson Anas Menjadi Tersangka