Pada
saat ini Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK tengah merekrut pegawai
untuk menambah kebutuhan sumber daya manusianya, baik untuk tenaga administrasi
umum maupun untuk tenaga tekhnis pemeriksaan.
Pada
tahun sebelumnya BPK telah menambah sumber daya manusianya selama lima tahun berturut-turut
sebanyak 200 orang per tahunnya, akan tetapi jumlah yang direkrutpun belum
memadai seperti keinginan BPK selama ini.
Kebutuhan
akan pegawai dibidang pemeriksaan atau tenaga tekhnis pemeriksaan menyebabkan
BPK terus berusaha merekrut pegawai untuk pemenuhan dimaksud, meski terkendala
oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional yang
bertugas menginformasikan penerimaan pegawai dari seluruh instansi pemerintah
baik di pusat maupun di daerah.
Upaya
yang tak kenal lelah terus diupayakan agar target untuk tenaga teknis
pemeriksaan dapat terpenuhi sesuai dengan jumlah entitas yang diperiksa oleh
BPK.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan II Wilayah
Palembang jumlah entitasnya berkisar 43 entitas yang terdiri dari Provinsi, Kabuapaten
dan Kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan; apalagi bila ditambah dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maka jumlah
tersebut menjadi alasan BPK untuk menambah jumlah pegawai auditornya.
Jumlah
tersebut bila dikalikan dengan empat orang per tim menjadi 172 tenaga auditor (belum
termasuk BUMD dan RSUD) yang dibutuhkan saat ini untuk Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan II Wilayah Palembang.
Kekurangan
tersebut harus terpenuhi dengan cara merekrut tenaga auditor baru. Hal tersebut
diatas baru dilihat atau diukur dari entitas yang diperiksa bila melakukan
pemeriksaan di bidang Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang biasanya dilakukan pada semester awal dalam triwulan pertama belum
ditambah bila melakukan pemeriksaan di bidang kinerja, investigasi dan yang
lainnya jika dilakukan pada waktu yang berdekatan. Dengan demikian harapan
kedepan BPK Perwakilan II Palembang dapat memenuhi tenaga tekhnis auditornya
tanpa mengalami banyak hambatan dari pihak terkait (dhi.BKN).
Penambahan
jumlah pegawai BPK berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah
yang melakukan pemekaran wilayah untuk memberdayakan daerah untuk semakin mampu
menyejahterakan rakyat atau masyarakat dibidang ekonomi, perhubungan,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
dinamakan desentralisasi atau otonomi daerah, yakni pelimpahan/penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
Otonom (dhi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (sebagaimana bunyi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan).
Pemekaran
wilayah yang berdampak semakin banyaknya daerah-daerah baru menjadikan jumlah
entitas yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan khususnya di
perwakilan-perwakilan bertambah. Seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir
dimekarkan menjadi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu (Induk), Ogan Komering
Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan
Otonomi Daerah sebagai upaya pemerintah pusat (Pemerintah) untuk meningkatkan
peran serta daerah dalam pembangunan serta sebagai jalan untuk memeratakan
pembangunan, maka pemerintah sejak tahun
1999 meluncurkan kebijakan otonomi daerah. Untuk mendukung maksud
tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
sebagai perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal lain juga dilakukan pula pemekaran
wilayah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Khusus untuk provinsi
saja sekarang ini menjadi 32 dari 27 provinsi minus Provinsi Timor Timur,
sehingga menambah beban pembiayaan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah itu sendiri.
Cakupan Entitas Pemeriksaan Semakin Bertambah
Dengan semakin bertambahnya wilayah
atau daerah di Indonesia, maka semakin banyak pula entitas yang harus diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penambahan jumlah entitas ini terutama sangat
dirasakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang di perwakilan-perwakilan, karena
berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang berada di daerah,
sehingga untuk keseimbangan antara Sumber Daya Manusia (dhi. Tenaga Auditor)
dengan jumlah entitas masih jauh dari harapan dikarenakan penambahan tenaga
auditor tiap tahunnya belum dapat terpenuhi. Hal ini menjadi pemikiran
yang serius bagi perwakilan-perwakilan untuk mengajukan penambahan Sumber Daya
Manusia (dhi. Tenaga Auditor) ke BPK Pusat, agar faktor keseimbangan tersebut
dapat tercapai dan dapat melancarkan tugas-tugas yang diberikan kepada
perwakilan-perwakilan untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang biasa disebut Laporan Perhitungan APBD bisa menjangkau seluruh
entitas yang jumlahnya sebanyak 43 entitas baik itu provinsi maupun kabupaten
dan kota di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan khusus bagi Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan II Palembang. Selain itu untuk lebih memudahkan koordinasi
dan komunikasi antara BPK dengan Pemerinah Daerah sebagai entitas yang
diperiksa, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen Pasal
23G : “Badan Pemriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinisi”
Perekrutan Pegawai Tenaga Auditor
Sebelum
berbicara masalah kinerja auditor, sebelumnya diawali dengan memilih pegawai
atau memilih karyawan. Dalam memilih calon karyawan membutuhkan beberapa penilaian, diantaranya
kecakapan akademik, kemampuan intelektual, dedikasi serta loyalitas (dua unsur
ini perlu dibuktikan juga saat rekruitmen).
Biro
Kepegawaian sebagai penyelenggara penerimaan pegawai sudah barang tentu
mempunyai catatan tentang kriteria calon pegawai, apalagi untuk ditempatkan
sebagai pegawai tekhnis. Sebagai catatan, pada awal Tahun 2003 BPK telah
menerima 23 orang pegawai baru dari lulusan SLTA dan 137 orang pegawai baru
dari lulusan Sarjana S1 (Akuntansi, Hukum, Manajemen dan Komputer). Hasil
tersebut diperoleh setelah menyeleksi dari 6000 pucuk surat dari seluruh tanah air melalui dua
tahapan, yakni tahap penyeleksian administrasi dan tahap penyeleksian ujian
tertulis dan psikotes serta ujian kemampuan akademik. Kemudian pada Tahun 2004
sekarang ini BPK menerima dan menyeleksi calon pegawai baru sebanyak 1491 orang
untuk ditempatkan di seluruh kantor BPK, baik Kantor Pusat dan Perwakilan
Khusus BPK Jakarta maupun perwakilan di luar jakarta, seperti Perwakilan Yogya
di Yogya, Perwakilan Medan di Medan, Perwakilan Makassar di Makassar,
Perwakilan Denpasar di Denpasar, Perwakilan Banjarmasin di Banjarbaru,
Perwakilan Palembang di Palembang dan yang terbaru Perwakilan Papua di
Jayapura. Untuk penerimaan tahun ini BPK menurut berita akan menerima sejumlah
250 pegawai baru, sedangkan yang melamar dan akan mengikuti ujian penyaringan
atau seleksi sejumlah 1491 orang.
Kebijakan
perekrutan dapat ditilik dari dua sudut pandang, pertama ‘rekruitmen’ dari
dalam atau lingkup dinas seperti mendidik para pegawai yang ada yang menurut
penilaian layak untuk diberikan pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan,
baik dilihat dari masa kerja, golongan dan pangkat, juga dedikasi dari para
pegawai yang hendak direkrut. Kedua, ‘rekruitmen’ dari luar dinas-yang berarti
harus menerima pegawai baru untuk ditempatkan sebagai tenaga auditor nantinya.
Menurut tulisan Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA, bahwa kebijaksanaan promosi (rekruitmen) dari dalam, jika dalam suatu
organisasi dianut kebijaksanaan bahwa dalam hal terjadinya lowongan-lowongan
itu diisi dari para pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, tentunya
para pencari kerja tidak usah lagi berpaling ke sumber-sumber tenaga kerja di
luar organisasi.¹
Diawali
dengan perekrutan, kemudian dengan penempatan adalah sebuah pekerjaan yang
membutuhkan pemikiran dan manajemen yang tepat, agar calon pegawai yang akan
diangkat menjadi tenaga auditor benar-benar dapat diandalkan. Jika salah dalam perekrutan dan penempatan,
maka tindakan selanjutnya akan berkait semisal kegagalan. Alhasil rangkaian
pemilihan pegawai yang akan ditempatkan menjadi tenaga auditor harus meliputi
tiga hal, yakni ‘acceptable’, ‘kredible’ dan ‘capable’ atau dalam bahasa
lokalnya yakni ‘diterima’, ‘dipercaya’ dan ‘mampu’. Syarat pertama yang harus
dilalui oleh mereka yang melamar untuk menjadi pegawai secara umum adalah lulus
persyaratan administrasi umum dan kedua lulus persyaratan teknis; artinya si
pelamar harus lulus seleksi penerimaan secara tertulis, kemudian lulus tes
wawancara dan selanjutnya lulus kecakapan akademik.
Penempatan Pegawai Tenaga Auditor
Penempatan pegawai sebagai satu
rangkaian tak terpisahkan dari perekrutan pegawai. Salah dalam penempatan,
salah pula dalam tindakan selanjutnya. Satu kesatuan tak terpisahkan ini harus
dilihat secara utuh agar dalam penilaian kinerja audtor tidak salah setelah
mereka ditempatkan dan bekerja penuh sebagai auditor.
Dalam masalah penempatan ini yang
perlu diperhatikan adalah proses pembauran atau pengenalan antara pegawai lama
dengan pegawai baru, karena menurut tulisan Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA
dalam masalah penempatan ini dikatakan bahwa pada dasarnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program
pengenalan sangat tergantung pada sikap para pegawai lama dalam interaksinya
dengan pegawai baru selama masa pengenalan berlangsung.
Sikap positif para pegawai lama
terhadap organisasi, terhadap tugas dan terhadap pegawai lainnya jauh lebih
penting, artinya dibandingkan dengan kemampuan memberikan penjelasan tekhnis
tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi.
Sebaliknya apabila para pegawai lama dalam interaksinya dengan pegawai
baru menunjukkan sikap yang apatis dan negatif terhadap organisasi, terhadap
tugas dan terhadap para pegawai lainnya, sangat mungkin hasilnya adalah
pembentukan persepsi negatif di kalangan para pegawai baru tentang
organisasi yang pada gilirannya akan
menjadi pendorong kuat bagi mereka untuk meningalkan organisasi.
Selanjutnya dalam tulisan itu pula
dikatakan bahwa program pengenalan akan
semakin effektif apabila digunakan pendekatan formal dan informal. Berarti
penyelenggaraannya tidak hanya didasarkan pada berbagai kegiatan terstruktur,
tetapi juga kegiatan tidak terstruktur. Tidak hanya itu. Penyelenggaraan
program pengenalan mutlak perlu melibatkan dua pihak, yaitu satuan kerja yang
mengelola sumber daya manusia dan para manajer yang menjadi atasan langsung
para pegawai tersebut.
Sudah barang tentu antara kedua pihak terjadi pembagian tugas yang rapi, misalnya para pejabat atau petugas
pengelola sumber daya manusia memberikan penjelasan yang bersifat umum,
sedangkan para manajer memberikan penjelasan tentang seluk beluk pekerjaan yang
akan dipercayakan kepada para pekerja baru tersebut. Suatu program pengenalan
mencakup empat hal utama, yaitu berbagai aspek kehidupan organisasional,
keuntungan bagi para pegawai, perkenalan dan berbagai aspek tugas.
Agar tidak terjadi pembentukan
kelompok atau pengelompokan pegawai dari lulusan yang satu dengan lulusan yang
lain, maka teori atau pendapat dari Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA dapat
dijadikan acuan dalam proses pembauran. Disamping itu juga peran dari atasan
langsung bisa mengeliminir sikap atau tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan
oleh segolongan pegawai, karena bisa berdampak pada tidak terjadinya komunikasi
yang baik (miscommunication).
Kinerja Auditor
Kinerja Auditor dinilai dari hasil
laporan pemeriksaan dan kegiatannya dalam tugas sehari-hari. Ketika ia mendapat
kepercayaan untuk melakukan tugas pemeriksaan, apatah yang dipersiapkan oleh
yang bersangkutan mengenai pengetahuan tentang lingkup dan tugas pemeriksaan
dipahami secara benar. Pengetahuan yang diperoleh ketika ia dulu mendapatkan
pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang auditor ditambah dengan tingkat
pendidikannya.
Kemampuan
auditor secara individu bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas tim secara
keseluruhan, apabila yang bersangkutan hanya mengandalkan ilmu tentang
pemeriksaan. Ilmu-ilmu yang lain semisal pengetahuan tentang komputer sangat
berguna dalam membuat laporan setelah selesai tugas pemeriksaan. Sangatlah
tidak tepat jika ia hanya tahunya mengaudit, tetapi tidak dapat membuat laporan
dalam bentuk computerize atau yang dikerjakan secara komputer.
Kompleksnya
permasalahan dalam hal pemeriksaan mensyaratkan seorang auditor itu juga
memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang berkaitan dengan tugas-tugas
pemeriksaan. Tatkala melakukan tugas pemeriksaan prasarana dan sarana, seperti
jalan, jembatan dan bangunan, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang ilmu
tekhnik sipil dan bangunan.
Begitulah
kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang sudah berpredikat
auditor, harus belajar banyak berbagai disiplin ilmu.
Selanjutnya
seorang auditor juga harus mampu bekerjasama secara tim, agar hasil yang
dicapai dapat maksimal, maka kekompakan tim perlu dijaga.
Kekompakan
tim jangan sampai rusak karena ulah salah seorang anggotanya, lantaran tidak
dapat diarahkan, sehingga bila ini terjadi di lapangan ketika sedang melakukan
pemeriksaan, maka citra tim dapat terpengaruh karenanya.
Dalam
hal ini seseorang yang telah menyandang predikat Ketua Tim harus membuktikan
bahwa dirinya sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan
Setempat (P2S).
Jika
ia sebagai Ketua Tim tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan
anggota-anggotanya, maka bisa disangsikan kemampuan dirinya dalam memimpin tim
tidak sesuai harapan instansi yang menugaskannya.
Apapun
yang ditugaskan, baik sebagai anggota tim maupun sebagai ketua tim, maka
selayaknya ditunaikan dengan sebaik-baiknya, agar instansi yang menugaskan kita
menilai puas. Tunjukkan kemampuan kita sebagai seorang auditor, bahwa dalam
keadaan bagaimanapun kita dapat profesional, independen serta menjaga moralitas
sebagai seorang auditor.
Dalam
sebuah tulisan yang dikarang oleh seorang sosiolog Prof. Dr. Soerjono Soekanto,
SH, MA. bahwa beberapa orang sosiolog
menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok.
Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa kerja samalah yang merupakan proses
utama. Golongan yang terakhir tersebut memahamkan kerja sama untuk
menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa
segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan pada kerja sama.
Misalnya, apabila dua orang berkelahi mereka harus bekerja sama untuk saling
bertinju. Pemberian arti semacam itu mengambil ruang lingkup yang terlalu luas,
sehingga menimbulkan garis-garis kabur yang menyulitkan analisis. Kerja sama
disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau
kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi
jika memahami tulisan tersebut mengandung arti bahwa perlu adanya kerja sama
untuk kekompakan tim dalam melakukan pemeiksaan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang satu sama
lainnya saling membutuhkan. Diungkapkan pula oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto
yang mengutip pendapat dari Charles H. Cooley “ Kerja sama timbul apabila orang
menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada
saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri
sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya
kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organsasi merupakan fakta-fakta
yang penting dalam kerja sama yang berguna”.
Peningkatan Kemampuan dan Peran Serta
Auditor
Bagi
seorang auditor tak ada pilihan lain selain meningkatkan kemampuan auditnya,
yakni meningkatan pengetahuan dan kemampuan auditnya dengan cara banyak
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maupun kursus-kursus yang diselenggarakan
oleh BPK, baik yang diadakan di Pusat maupun di Perwakilan-Perwakilan; begitu
juga rajin untuk mengikuti seminar-seminar maupun presentasi-presentasi yang
dilakukan oleh pihak lain selama itu berkaitan dan menunjang tugas auditor
kita. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah memahami obyek pemeriksaan
atau entitas yang akan diperiksa tentang ciri daerah yang telah disebutkan
diatas. Maksudnya adalah kekhasan daerah satu dengan daerah lain tidaklah sama
atau memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sebagaimana bisa dipelajari dari
tipe penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencantumkan jenis
kegiatan yang tidak seluruhnya sama, baik mengenai pengelolaan pendapatan
maupun pengelolaan belanjanya. Mungkin disatu daerah harus dipungut retribusi
atau pajak pengelolaan sarang burung walet karena memang di daerah itu terdapat
banyak masyarakat yang mengelola sarang burung walet untuk dijadikan barang
komoditi, namun di satu daerah lain tidak terdapat sarang burung walet yang
dikelola oleh masyarakat setempat, atau juga tidak cukup signifikan untuk
ditarik retribusi atau pajak pengelolaan sarang burung walet bila dibandingkan
dengan ‘cost’ atau biaya yang akan dikeluarkan. Ini hanya contoh kecil yang
relevansi dengan tugas auditor.
Dalam
diri seorang auditor haruslah tercermin pola pikir dan pola tindak dan dapat
membaca perkembangan keadaan suatu daerah, baik itu yang menyangkut perubahan
pemerintahan maupun perubahan kebijakan yang dilakukan oleh daerah tersebut.
Sebagai misal, kalau dalam pemeriksaan terdahulu (jika sudah pernah memeriksa
daerah dimaksud) pernah ditemukan suatu kasus semisal penyalahgunaan uang perjalanan
dinas oleh DPRD maupun oleh Sekretariat Daerah dengan alasan tertentu dan atau
alasan yang dibuat-buat, kemudian pada saat pemeriksaan kedua kalinya masih
ditemukan hal yang sama-berarti ini bukan suatu perubahan-karena penyalahgunaan
itu terjadi lagi dan tidak dapat ditolerir. Dalam arti kata tim harus membuat
keputusan yang signifikan untuk meletakkan kasus tersebut pada tingkat yang
lebih urgen dan harus menjadi perhatian khusus, atau bisa juga ditindaklanjuti
dengan pemeriksaan investigasi.
Seorang
auditor memang dituntut memiliki pengetahuan yang lebih tentang keuangan, namun pengetahun tentang tekhnik
sipil harus dipelajari, gunanya untuk melakukan pemeriksaan jalan dan jembatan
serta gedung yang dalam disiplin ilmu yang tidak melulu atau berkaitan keuangan
atau akuntansi. Keanekaragaman disiplin ilmu bagi seorang auditor cukup
membantu dan bahkan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas nantinya. Peran
serta seorang auditor dalam pemeriksaan di lapangan nantinya akan mendukung
kerja tim, jika disiplin ilmu itu meski bukan dari disiplin ilmu tentang
keuangan atau akuntansi. Terlebih bagi seorang pemimpin tim, keahlian ini mau
tak mau harus digauli dengan kedudukannya sebagai ketua tim atau pemimpin tim.
Disiplin ilmu semacam ilmu bahasa, yakni Bahasa Indonesia, berguna untuk
menyusun laporan. Pengamatan selama ini dari rekan-rekan auditor dalam
penyusunan laporan dengan tekhnik penulisan standar Bahasa Indonesia cukup
mengganggu. Dari laporan yang dibuat, ternyata masih ada dijumpai dari beberapa
rekan yang kurang menguasai tatacara penulisan bahasa indonesia yang baik dan
benar, baik itu penguasaan kata depan, kata sambung, kalimat aktif maupun
kalimat pasif. Sebagai contoh kalimat aktif
adalah : “ mengetahui bahwa belanja
daerah Kabupaten X tidak sesuai ketentuan sebesar Rp Y ”. Padahal maksud disini
adalah diketahui, oleh karena itu kesalahan
dalam penulisan ini tidak perlu terjadi, sehingga informasi yang terbaca tidak
terganggu hanya karena kesalahan kecil seperti ini.
Seyogyanya
setiap membuat laporan lebih diperhatikan kaidah penulisan Bahasa Indoesia. Penguasaan
bahasa adalah sangat penting, untuk dapat membuat laporan. Bahasa menurut DR.
Gorys Keraf adalah sebagai alat komunikasi sebagaimana ditulis dalam bukunya : Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan
saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita
menciptakan kerja sama dengan sesama warga. Lebih lanjut dalam bukunya DR.
Gorys Keraf menyatakan bahwa ada beberapa aspek dalam penguasaan bahasa, yakni
penguasaan secara aktif sejumlah besar perbendaharaan kata (kosa kata) bahasa
tersebut, penguasaan kaidah-kaidah sintaksis bahasa itu secara aktif, kemampuan
menemukan gaya yang paling cocok untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan tingkat
penalaran (logika) yang dmiliki seseorang.
Tugas
untuk mengedit laporan seyogyanya dilakukan oleh seseorang dari lulusan bahasa
atau paling tidak pembelajaran mengenai kemahiran dalam penguasaan bahasa perlu
diberikan kepada seluruh auditor, agar dalam penyusunan yang akan datang tidak
lagi ada kesalahan kecil yang tidak perlu terjadi.
Kemampuan
yang semakin meningkat ibarat sebuah grafik, dimana dalam grafik digambarkan
garis yang bergerak vertikal yang dimulai dari satu titik terendah ke suatu
titik tertinggi. Jika diumpamakan sebuah ‘permintaan’ atau ‘demand’ bertemu
dengan ‘penawaran’ atau ‘suply’, maka garis dalam grafik tersebut akan bertemu
pada suatu titik potong, semisal ‘permintaan’ atau ‘demand’ tersebut sebesar
2,4,6,8 dan 10 dan penawaran atau suply sebesar 1,3,5,7 dan 9, maka akan
didapat perpotongan garis dalam grafik tersebut sebagai berikut :
 |
10
8
6
4 
2
1
3 5 7
9
Mengatasi Kesenjangan Komunikasi
Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa
bahasa sebagai sarana atau alat komunikasi, agar tercapai apa yang diinginkan
dalam laporan hasil pemeriksaan.
Fungsi bahasa sudah sangat jelas
sebagai alat komunikasi. Komunikasi dapat ditangkap jelas apabila bahasa yang
digunakan untuk menyampaikan instruksi juga jelas. Kesalahan penyampaian bahasa
instruksi bisa menyebabkan komunikasi tidak jalan atau salah persepsi. Tatkala
kita menyampaikan suatu permintaan dokumen kepada auditee tidak pas atau tidak
jelas, kemungkinan permintaan dokumen yang diminta pun tidak lengkap atau tidak
sesuai keinginan kita. Begitu juga jika bahasa instruksi yang terjadi antara
pemimpin tim dengan anggota tim tidak menyambung atau ‘disconnect’, maka instruksi
yang diterima oleh anggota tim dari ketua timnya tidak pas juga.
Istilah ini dinamakan kesenjangan
komunikasi.
Dalam kegiatan pemeriksaan pun dapat
terjadi kesalahan komunikasi, karena bahasa instruksi tidak jelas, sehingga
yang sampai kepada anggota tim salah diartikan. Adalah hal lumrah jika hal ini
disikapi dengan dewasa atau kedewasaan seandainya terjadi kesenjangan
komunikasi antar anggota tim. Disini Pemimpin Tim atau Ketua Tim harus dapat
mencari jalan keluar atau solusi dan bahkan dapat menengahi kesulitan
komunikasi antar anggota tim yang menjadi kelompoknya. Apabila Ketua Tim atau
Pemimpin Tim tidak dapat mengatasi hal ini, ‘output’nya adalah melakukan
konsultasi dengan Supervisor dan harus disampaikan dengan benar dan tepat apa yang
menjadi pokok permasalahan. Mengatasi kesenjangan komunikasi bukanlah masalah
yang sulit jika Ketua Tim atau Pemimpin Tim menyikapinya dengan arif dan
bersikap mengayomi kepentingan semua anggota tim, bukan malah memihak salah
satu, sehingga dapat menyebabkan makin sulitnya menjalin komunikasi antar
anggota tim. Namun apabila hal ini terjadi dan terdapat pada diri Ketua Tim
atau Pemimpin Tim itu sendiri maka sulit untuk membayangkan dan mengatakan apa
sesungguhnya yang terjadi pada tim bersangkutan. Sangatlah janggal dan naif
bila ini sampai terjadi pada diri seorang Pemimpin Tim atau Ketua Tim, maka
penilaian terhadap Pemimpin Tim atau Ketua Tim yang bersangkutan dapat
dikategorikan belum mampu untuk memimpin tim. Pokok persoalan ini terpulang
kepada instansi atau dinas yang menunjuk yang bersangkutan dalam hal pemilihan
ketua tim yang sesungguhnya belum dapat dikatakan ‘kualifait’ atau ‘kapabel’
memimpin suatu tim pemeriksa. Dimana letak kekeliruan dinas dalam menempatkan
seseorang untuk menjadi pemimpin tim atau ketua tim, padahal yang bersangkutan
tidak mampu berkomunikasi kepada anggota timnya, yang notabene harus dimiliki
oleh yang bersangkutan. Dari sudut pandang mana dinas memilih orang
tersebut atau yang bersangkutan untuk menjadi pemimpin tim atau ketua tim.
Sungguh menjadi suatu perhatian khusus bila ini ditempatkan pada proporsinya
dan harus menjadi bahan koreksi dimasa yang akan datang, agar dinas bukan hanya
mendengarkan laporan dari pemimpin tim atau ketua tim sepulangnya dari tempat
tugas pemeriksaan, tetapi juga menanyakan secara silang atau ‘cross check’
kepada anggota tim yang terlibat. Sifat arif dan adil dari dinas untuk
mengetahui kemampuan lebih jauh dari tiap anggota tim yang diberangkatkan
dilakukan secara merata, agar tidak dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh
anggota tim yang dilibatkan dalam tugas pemeriksaan di daerah. Mengapa hanya
seorang ketua Tim atau Pemimpin Tim yang ditanyakan, padahal berita itu harus
berimbang atau seimbang agar jangan terjadi sak wasangka pada diri anggota tim yang lainnya terhadap
Ketua Tim yang bersangkutan.
Komunikasi
inti dari penyelesaian masalah yang dihadapi, karena dengan komunikasi apapun
dapat diperbuat. Komunikasi sebagai sarana untuk mengatasi kebekuan dan
kebuntuan dalam berinteraksi sosial seseorang dengan seseorang. Dalam hal Tim
Auditor yang ditugaskan dalam pemeriksaan ke daerah-daerah, baik saat melakukan
pemeriksaan Perhitungan APBD, Pemeriksaan Menyeluruh atau General Audit,
Pemeriksaan Investigasi dan sebagainya, komunikasi sangat diperlukan dan sangat
penting kedudukannya. Bila dalam suatu tim pemeriksa terjadi ‘mis-communication’
atau ‘mis-understanding’ kembalikanlah pada tugas dan tanggungjawab
masing-masing yang diberikan oleh Badan (BPK
RI) sesuai panduan dalam P2S
(Pedoman Pemeriksaan Setempat). Ketua Tim atau Pemimpin Tim bukanlah
segala-galanya, karena tanpa peran serta seorang angota tim, apatah bisa
diharap keberhasilan.
Kepemimpinan Sebagai Ketua Tim Audit
Pemimpin
Tim dalam pemeriksaan adalah seseorang yang telah mendapat pendidikan dan
pelatihan. Ditinjau dari proses pembentukan
Tim Audit, terlihat bahwa pengangkatan Ketua Tim Audit dilakukan secara formal
dalam bentuk surat tugas pemeriksaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu. Jadi kewenangan yang dipunyai oleh
Ketua Tim Audit diperoleh secara formal dengan batasan tangung jawab tertentu
untuk mencapai tujuan audit dengan langkah-langkah tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam program audit. Demikian menurut buku panduan Kepemimpinan
Praktis untuk diklat Ketua Tim Yunior yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2003.
Dalam
buku Diklat Ketua Tim Yunior dikatakan bahwa dengan adanya kewenangan formal yang dimiliki Ketua Tim perannya sangat
menentukan dalam melaksanakan kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. Dalam upaya mencapai tujuan audit Ketua Tim harus mengetahui :
1.
Bagaimana gaya kepemimpinan yang harus
dia bawakan/perankan agar anggota tim termotivasi untuk melaksanakan tugas
audit dengan efisien dan efektif;
2.
Bagaimana fungsi-fungsi kepemimpinan
utama dia laksanakan yaitu sebagai penentu arah kegiatan audit, wakil dan juru
bicara Tim Audit, komunikator yang efektif bagi anggota tim dan auditee serta
selaku integrator dalam melaksanakan tugas audit sehingga tujuan audit tercapai
dengan optimum;
3.
Sejauh mana ciri-ciri kepemimpinan
yang ideal telah dikuasai atau melekat kepada dirinya, sehingga
kelemahan-kelemahan yang masih ada segera dapat dibenahi agar dalam
melaksanakan kepemimpinan selaku Ketua Tim Audit bisa efektif;
4.
Faktor-faktor yang menghambat dalam
melaksanakan tugas audit yang diprediksi dari data audiee yang telah diperoleh
dan komposisi kemampuan anggota tim dan upaya upaya apa yang harus dilakukan
sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan audit.
Demikian yang dipaparkan dalam buku
Diklat Ketua Tim Yunior mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas,
selanjutnya dalam uraian mengenai tipe-tipe kepemimpinan dikatakan bahwa ada
lima tipe dalam kepemimpinan, namun disini hanya dikutip dua tipe dimaksud,
yakni tipe otokratik, Kepemimpinan
Otokratik melihat peran pemimpin sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan
organisasi dan nasib masing-masing dalam organisasi tergantung secara total
kepada pemimpin organisasi. Dengan persepsi yang demikian Kepemimpinan
Otokratik cenderung menganut nilai organisasi yang membenarkan segala cara
untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu tindakan dinilai benar apabila tindakan
itu mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan semua tindakan yang
menghalangi dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik dan harus disingkirkan
kalau perlu dengan tndakan kekerasan.
Selanjutnya dalam tipe paternalistik
dikatakan bahwa Kepemimpinan
Paternalistik biasanya banyak terjadi di lingkungan yang bersifat tradisional.
Popularitas pemimpin yang paternalistik di lingkungan masyarakat demikian
terjadi karena beberapa faktor yaitu :
a.
Kuatnya ikatan primordial;
b.
Extended Family System;
c.
Kehidupan masyarakat yang
komunalistik;
d.
Adanya peranan adat yang sangat kuat
dalam kehidupan bermasyarakat;
e. Dimungkinkan hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota
masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.
Ada karakter dari seorang pemimpin
tim atau ketua tim yang memang pembawaan lahiriahnya temperamental dan
menimbulkan kesan arogansi, sehingga dalam kegiatan pemeriksaan pun secara
tidak sadar terbawa-bawa. Kesan ini timbul karena empat orang berkarakter
berbeda berkumpul menjadi satu dalam tim pemeriksaan. Di lain pihak, ada
seorang senior yang terkesan tidak bisa menerima pendapat salah seorang
anggotanya, sehingga oleh yang bersangkutan (anggota timnya) dengan ‘terpaksa’
mengikuti alur pemikirannya.
Dalam hal ini, ada kesenjangan
komunikasi yang terjadi. Pemimpin Tim sebagai orang yang sudah ditunjuk, harus
mampu berbuat untuk yang terbaik, jangan sampai menimbulkan kesan arogansi,
terlebih merusak hubungan baik sesama rekan sekerja. Biarlah kejadian di
lapangan cukup hanya sampai disana, agar dampak sepulang tugas pemeriksaan
tidak terbawa-bawa. Sifat arif sebagai pemimpin tim sangat diperlukan.
Perbedaan pendapat jangan ditafsirkan sebagai sesuatu yang jelek atau naif.
Disinilah gaya kepemimpinan itu harus ditunjukkan kepada semua anggota timnya,
bahwa jika sudah ditunjuk sebagai pemimpin tim berarti kita mampu mengatasi
kendala apapun dalam tugas yang dipercayakan di pundak kita.
Kesejahteraan Auditor
Kesejahteraan adalah hal terpenting
bagi seorang auditor apabila ingin terpenuhinya kinerja yang diharapkan oleh
dinas atau instansi, sebab siapapun orang jika urusan yang satu ini tidak
terpenuhi, niscaya semangat kerjanya akan dapat mengendur atau prestasi kerja
tidak bisa maksimal. Untuk itulah perlunya dipikirkan oleh instansi atau dinas
yang menaungi para auditor, agar mereka tidak lagi ‘neko-neko’ atau coba-coba
melenceng dari tugas yang dibebankan di pundak mereka untuk bersikap profesional,
independen dan mandiri. Profesionalisme memang harus, tapi harus pula dibarengi
dengan memikirkan kesejahteraan mereka. Betapa tidak, lumpsum yang ‘hanya’
sekian rupiah harus mencukupi untuk kebutuhan penginapan, laundry, makan dan
minum, merokok (bagi yang merokok), transportasi, jajanan kecil atau snack
serta harapan sisa lebih untuk dibawa pulang. Mereka berharap pada pimpinan
yang sekarang ini, untuk dimasa mendatang agar lebih memfokuskan kesejahteraan
bagi mereka yang mengemban tugas, yang terkadang, harus menghadapi
“resiko”-bisa jadi ancaman terhadap keselamatan jiwa-sungguh.
Kesimpulan dan Saran
Dalam kesimpulan dan saran ini yang
akan disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat (Pemerintah)
berdampak kepada bertambahnya jumlah entitas yang harus diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;
2. Kebutuhan merekrut pegawai tekhnis
auditor harus terus dilakukan, guna menunjang keberhasilan tugas-tugas Badan
Pemeriksa Keuangan dimasa mendatang, karena untuk memenuhi kekurangan SDM
akibat dari bertambahnya jumlah entitas, agar kebutuhan tenaga auditor dapat
terpenuhi dan mengimbangi jumlah entitas yang terus bertambah;
3. Setiap auditor harus memahami
karakterisitik tiap daerah yang akan diperiksa;
4. BPK harus melaksanakan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yakni memiliki perwakilan
disetiap ibukota provinsi;
5. Rekruitmen Pegawai, khusus Tenaga
Auditor, bukan hanya dari luar, tetapi harus pula memperhatikan tenaga auditor
yang berasal dari dalam, demi pengembangan karier para pegawai itu sendiri;
6. Penempatan Pegawai, khusus Tenaga
Auditor, merupakan satu kesatuan dari rangkaian rekruitmen pegawai; harus
berinteraksi terhadap pegawai lama, lingkup tugasnya dan pengenalan terhadap
organisasinya;
7. Kinerja Auditor bukan hanya dilihat
dari individu-individu melainkan juga terhadap tim;
8. Peningkatan kemampuan Auditor bisa
dilakukan melalui kursus-kursus, diklat-diklat dan seminar-seminar, baik yang
diselenggarakan oleh dinas maupun luar dinas;
9. Sikap arif dan mengayomi terhadap
anggota tim dapat mencairkan kesenjangan komunikasi dalam tim, selain menyikapi
dengan kedewasaan, juga dapat melakukan konsultasi dengan Superivisor untuk
mengatasinya;
10. Penguasaan
terhadap Bahasa Indonesia sangat diperlukan dan sangat penting dalam kaitannya
untuk membuat laporan-laporan;
11. Perlu
dilakukan evaluasi terhadap kemampuan para Ketua Tim atau Pemimpin dimasa
mendatang;
12. Kesejahteraan merupakan hal
terpenting guna mendukung semangat dan prestasi kerja para Auditor.
Saran-Saran
Dalam
tulisan ini dapat dsampaikan saran-saran sebagai berikut :
1.
Lakukan keseimbangan dalam perekrutan tenaga auditor,
baik dari dalam maupun luar dinas atau instansi, demi pengembangan karier para
pegawai. Bukan hanya yang sudah sarjana, tetapi yang belum sarjana pun harus diberi kesempatan yang sama. Pola
kombinasi ini untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan maupun kecemburuan
sosial antara pegawai tekhnis dengan pegawai administrasi umum;
2.
Jika tenaga administrasi umum tidak mendapat kesempatan
untuk menjadi tenaga tekhnis auditor, maka masih ada cara lain, yakni
pengembangan karier untuk menjadi pejabat struktural sesuai dengan tingkat
pengetahuan, pengalaman dan dedikasi yang memadai;
3.
Tinjau kembali sistem penilaian angka kredit, agar
nilai yang disyaratkan atau yang dibutuhkan tidak terlalu lama untuk mencapai
pangkat dan golongan tertentu;
4. Tinjau kembali kesejahteraan auditor
yang saat ini tidak memadai.
DAFTAR PUSTAKA
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
Komposisi, Pendahuluan halaman 4 dan
Bab II Kalimat yang efektif, Pendahuluan halaman 35, DR. Gorys Keraf, cetakan
ketujuh Tahun 1984, Penerbit Nusa Indah, dicetak oleh Percetakan Arnoldus.
Kepemimpinan Praktis, Diklat Ketua
Tim Yunior, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan,
Tahun 2003.
Manajemen Sumber
Daya Manusia, halaman 104, 156 s.d. 158, Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA,
cetakan kesembilan Januari 2002, Penerbit PT. Bumi Aksara dan dicetak oleh
Sinar Grafika Offset.
Sosiologi, Suatu
Pengantar, halaman 79 dan 80, 1994, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA., cetakan
kedelapanbelas, Januari 1994, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
dicetak oleh Radar Jaya Offset.
Undang-Undang
Dasar 1945 yang sudah diamandemen Pasal 23G.
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
0 komentar:
Posting Komentar